Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025
Kherysuryawan.id – Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat
pendidikan yang berbahagia pada kesempatan kali ini admin kherysuryawan akan
memberikan informasi terbaru seputar Juknis PPDB untuk sekolah Madrasah dalam
hal ini Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah
Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Di tahun pelajaran 2024/2025 ini untuk madrasah yang akan
melakukan penerimaan siswa baru maka harus bisa melakukan penerimaan sesuai
dengan juknis yang telah di tetapkan. Olehnya itu bagi sekolah madrasah yang
ingin mengetahui tentang Juknis PPDBM maka melalui postingan ini anda bisa
mendapatkannya karena admin kherysuryawan akan membagikan Juknis PPDB untuk
Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025.
Sebelum admin kherysuryawan membagikan PPDB Madrasah Terbaru
Tahun pelajaran 2024/2025 maka berikut ini ringkasan atau isi yang ada pada
Juknis PPDBM :
A. Latar Belakang
Salah satu misi Kementerian Agama adalah “Meningkatkan
akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan
pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan”. Madrasah merupakan salah satu jenis
pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama.
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna
memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan
tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang
bermutu. Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu serta relevansi pendidikan,
Kementerian Agama berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk
mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di madrasah, yaitu Raudhatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, baik negeri maupun
swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian Agama melalui Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Petunjuk Teknis sebagai panduan
pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru pada madrasah.
B. Tujuan
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah
bertujuan untuk:
1. memberikan
pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru madrasah
(PPDBM);
2. memberikan
pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku
kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
madrasah (PPDBM);
3. menjamin
penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel,
transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan
pendidikan yang berkeadilan.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik
Baru Madrasah meliputi tata cara penerimaan peserta didik pada:
1. Raudlatul Athfal;
2. Madrasah Ibtidaiyah;
3. Madrasah Tsanawiyah;
4. Madrasah Aliyah; dan
5. Madrasah Aliyah Kejuruan;
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH
A. Ketentuan Umum
1. PPDBM
dilaksanakan secara daring (dalam jaringan/online) atau secara luring (luar
jaringan/manual).
2. PPDBM
harus memenuhi asas:
a. Objektivitas,
artinya bahwa PPDBM maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang
telah ditetapkan;
b. Transparansi,
artinya PPDBM bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk
orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin
terjadi;
c. Akuntabilitas,
artinya PPDBM dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur
maupun hasilnya;
d. Berkeadilan,
artinya PPDBM menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai ketentuan yang berlaku
tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
e. Kompetitif,
artinya PPDBM dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi prestasi dan
ukuran/penilaian tertentu yang disyaratkan oleh satuan pendidikan.
3. Madrasah
Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC), Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan
(MANPK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) melaksanakan PPDBM secara
nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selanjutnya
ketentuan PPDB MAN IC, MAN PK, MAKN diatur dalam Petunjuk Teknis Khusus SNPDB
MAN IC, MAN PK, MAKN Tahun 2024/2025 yang terpisah dari Petunjuk Teknis ini.
4. Madrasah
Berasrama (MTs dan MA berasrama) melaksanakan PPDBM dari seleksi sampai
pengumuman hasil dengan rangkaian kegiatan PPDBM ditentukan dalam ketentuan
yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dan atau mengikuti kebijakan
wilayah masing-masing.
5. Madrasah
(selain MAN IC, MAN PK, MAKN dan Madrasah Berasrama) melaksanakan PPDBM dengan
jalur:
a. Jalur
Reguler;
b. Jalur
Prestasi;
c. Jalur
Afirmasi.
6. Madrasah
Negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDBM
antara lain terkait dengan:
a. persyaratan;
b. sistem
seleksi;
c. daya
tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
d. hasil
penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media
lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan
website Kanwil Kemenag Provinsi).
7. Daya
tampung jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 5b minimal 15% (lima
belas persen) dari daya tamping yang diterima.
8. Kuota
yang diterima melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada poin 5c maksimal
15% (lima belas persen) dari daya tampung yang diterima.
9. Setiap
madrasah harus memberikan akses pendidikan bagi semua peserta didik termasuk
peserta didik berkebutuhan khusus.
10. Setiap
madrasah dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan
mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan sumberdaya madrasah lainnya.
11. Madrasah
inklusi wajib menyediakan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus maksimal
10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan
mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan guru dalam menyelenggarakan layanan
pendidikan.
12. Madrasah
dapat menetapkan syarat rekomendasi dari psikolog/profesional yang berwenang
bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Dalam
hal madrasah (RA, MI, MTs, MA/MAK) menerima PDBK maka harus melapor dan
koordinasi dengan Kantor Kemenag Kab./Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya,
untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan dari Kantor Kemenag Kab./Kota
melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD). Dalam hal ULD belum tersedia maka
Kantor Kemenag Kab./Kota dapat bekerjasama dengan ULD Pemerintah Daerah dan /
atau ULD di Perguruan Tinggi atau dengan pihak lain yang relevan
14. Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
dapat menyelenggarakan PPDBM bersama
15. Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan PPDBM bersama
a. Menyusun
juknis berdasarkan prinsip dan juknis PPDBM Kementerian Agama.
b. Menyediakan
sarana dan prasanan aplikasi PPDBM bersama sesuai kebutuhan.
c. Menyediakan
Sumber Daya
d. Menyediakan
sistem seleksi yang bisa dipertanggung jawabkan dan akuntabel
B. Jadwal Pelaksanaan PPDBM
C. Persyaratan
1. Persyaratan
penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut:
a. berusia
4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia
5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan
akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang).
2. Persyaratan
calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah:
a. berusia
7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan
batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan
b. berusia
paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima
dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan
belajar yang ditetapkan.
c. berusia
kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa
atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi
tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak
tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.
d. Calon
peserta didik yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, tidak
diperkenankan diseleksi melalui tes akademik atau Calistung.
3. Persyaratan
calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs:
a. berusia
paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. memiliki
ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program
Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Pendidikan
Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah. Bagi peserta didik yang
berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs penyelenggara pendidikan inklusif
tanpa harus mempertimbangkan faktor usia.
c. Khusus
bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara
asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib
mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
d. Persyaratan
usia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuktikan dengan akta kelahiran atau
surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta
didik.
e. Persyaratan
akademis atau dokumen sesuai kebutuhan layanan yang dikembangkan madrasah,
ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan madrasah.
4. Persyaratan
calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA:
a. berusia
paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. memiliki
ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok
Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan
Pendidikan Muadalah. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima
pada MA penyelenggara pendidikan inklusi tanpa harus mempertimbangkan faktor
usia.
c. khusus
bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara
asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib
mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
d. Persyaratan
usia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuktikan dengan akta kelahiran atau
surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta
didik.
e. Persyaratan
akademis atau dokumen sesuai kebutuhan layanan yang dikembangkan madrasah,
ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan madrasah.
D. Tata Cara Seleksi
Tata cara seleksi PPDBM sebagai berikut:
1.
Tata
cara seleksi masuk RA
Seleksi calon peserta didik
baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan
daya tampung berdasarkan usia calon peserta didik;
2.
Tata
cara seleksi masuk MI
a. Penerimaan
peserta didik kelas 1 (satu) MI menitikberatkan pada aspek perkembangan anak
dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung
atau bentuk tes akademik lainnya sebagai persyaratan penerimaan peserta didik
baru;
b. Penerimaan
calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan
urutan prioritas usia sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan
rombongan belajar;
c. Dalam
hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka
Madrasah dapat melakukan proses seleksi kesiapan belajar;
3.
Tata
cara seleksi masuk MTs
Seleksi calon peserta didik
baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas
sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai
berikut:
a. usia;
b. hasil
seleksi yang diselenggarakan masing-masing satuan pendidikan. Dengan catatan
tetap memperhatikan kesempatan calon siswa yang berkebutuhan khusus untuk
mendapatkan perhatian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan untuk melayani
siswa berkebutuhan khusus.
c. prestasi
di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat tahfidz, syahadah/Bukti
kemampuan baca kitab Turats, MTQ, MHQ, MSQ, Pidato Bahasa Arab, Kaligrafi dan
kompetisi sejenisnya di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau
Internasional;
d. prestasi
di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan nilai rapor, perolehan medali
emas, perak, perunggu pada KSM, MYRES, OSN, OSP, OSK dan kompetisi sejenisnya
yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian lainnya, BRIN, dan Perguruan
Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri, atau bentuk prestasi lainnya
sesuai kebutuhan pengembangan prestasi akademik yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan madrasah; dan
e. prestasi
di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak,
perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan
oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Lainnya, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.
f.
Satuan Pendidikan dapat melakukan klarifikasi
atas bukti prestasi bidang keagamaan, akademik dan non akademik dengan cara tes
kemampuan, wawancara atau pembuktian lain untuk meyakinkan.
4.
Tata
cara seleksi masuk MA
Seleksi calon peserta didik
baru kelas 10 (sepuluh) MA/MAK mempertimbangkan kriteria dengan urutan
prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai
berikut:
a. usia;
b. hasil
seleksi yang diselenggarakan masing-masing satuan pendidikan. Dengan catatan
tetap memperhatikan kesempatan calon siswa yang berkebutuhan khusus untuk
mendapatkan perhatian sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan untuk melayani
siswa berkebutuhan khusus.
c. prestasi
di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat tahfidz, syahadah/Bukti
kemampuan baca kitab Turats, MTQ, MHQ, MSQ, Pidato Bahasa Arab, Kaligrafi dan
kompetisi sejenisnya di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau
Internasional;
d. prestasi
di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan nilai rapor, perolehan medali
emas, perak, perunggu pada KSM, MYRES, OSN, OSP, OSK dan kompetisi sejenisnya
yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian lainnya, BRIN, dan Perguruan
Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri, atau bentuk prestasi lainnya
sesuai kebutuhan pengembangan prestasi akademik yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan madrasah; dan
e. prestasi
di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak,
perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan
oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Lainnya, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.
f.
Satuan Pendidikan dapat melakukan klarifikasi
atas bukti prestasi bidang keagamaan, akademik dan non akademik dengan cara tes
kemampuan, wawancara atau pembuktian lain untuk meyakinkan.
Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya mengenai pedoman
penerimaan siswa baru bagi sekolah madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025, maka
silahkan dapatkan file Juknis PPDBM di bawah ini :
Demikianlah informasi mengenai Juknis PPDB Sekolah
Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025 yang bisa admin kherysuryawan bagikan pada
kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi sekolah madrasah dalam
melakukan seleksi penerimaan siswa baru di tahun ini.
Sekian dan Terimakasih.