SEB Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Kherysuryawan.id – Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 100.4.4.2/2028/57 , Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Halo sahabat kherysuryawan yang berbahagia, pada
postingan kali ini admin akan memberikan informasi seputar Surat Pengantar
Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah.
Adapun isi dari Surat Edaran Bersama tentang Percepatan
Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yaitu sebagai berikut :
Yth.
1. Gubernur/Plt/Pj./Pjs.Gubernur;
2. Bupati/Plt/Pj./Pjs Bupati; dan
3. Walikota/ Plt./Pj./Pjs Walikota, selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Daerah di seluruh Indonesia
Dengan hormat, dalam rangka upaya percepatan pengangkatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, maka Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian
Negara berkolaborasi dalam menerbitkan Surat Edaran Bersama (sebagaimana
terlampir) yang bertujuan untuk mendorong kepala daerah sesuai dengan
kewenangan untuk segera melakukan pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan
kepala sekolah dan pengawas sekolah dan menjadi pedoman bagi kepala daerah
dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah, kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pemerintah Daerah melaksanakan proses pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah hanya melalui Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah https://pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id yang sudah terintegrasi dan dapat diakses mulai tanggal 15 Mei 2024;
- Panduan penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat diakses melalui tautan https://s.id/panduansistemKSPS;
- Dalam hal mendapati kendala pada penggunaan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dapat menghubungi pusat bantuan (helpdesk) Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melalui tautan https://bit.ly/halamanbantuanKSPS.
Berikut ini penjelasan tentang Percepatan Pengangkatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yaitu sebagai berikut :
1. Kepala
sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki tugas pokok manajerial,
pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
Sedangkan pengawas sekolah memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara
penuh melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan
dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Oleh karena itu,
keberadaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam satuan pendidikan menjadi
sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran di sekolah
menjadi optimal demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Data pada bulan
Februari 2024 menunjukkan 9.016 sekolah negeri tidak memiliki kepala sekolah,
5.742 sekolah negeri masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) kepala sekolah,
dan terdapat kekosongan 22.537 pengawas sekolah.
2. Maksud
dan tujuan Surat Edaran Bersama ini yaitu:
a. mendorong
kepala daerah sesuai dengan kewenangan untuk segera melakukan pengangkatan
untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah.
b. menjadi
pedoman bagi kepala daerah dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah dan/atau
pengawas sekolah.
3. Dasar
Hukum
a. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2Ol4 tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;
b. Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. Peraturan
Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
e. Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022
tentang Pendidikan Guru Penggerak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2023
tenta:ng Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentar,g Pendidikan Guru Penggerak;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2023 tefiang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
g. Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2O23
tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong
Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik.
4. Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangan segera melaksanakan pengangkatan:
a. Kepala
Sekolah Penugasan guru sebagai kepaia sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 2 ayat (ll Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 4O Tahun 2O2l terftang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, antara lain memiliki Sertifikat
Pendidikan Guru Penggerak.
b. Jabatan
Fungsional (JF) Pengawas Sekolah
1) Pengangkatan
JF Guru ke dalam JF Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 21 Tahun 2010 jo. PermenPANRB Nomor 14
Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya,
antara lain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) calon pengawas
sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2) Diklat
calon pengawas sekolah dan STTPP sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus
diselenggarakan oleh lembaga diklat yarrg diakui oleh Kemendikbudristek.
3) Dalam
hal persyaratan telah mengikuti diklat calon pengawas sekolah dan memperoleh
STTPP sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dapat terpenuhi, Sertifikat
Pendidikan Guru Penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan
sebagai pengawas sekolah berdasarkan Pasal l3 Permendikbudristek Nomor 26 Tahun
2022 jo. Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pendidikan Guru
Penggerak.
5. Mekanisme
pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala
daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), penjabat (fi'), penjabat
sementara ({s), mekanisme pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah dan
pengawas sekoiah dilakukan seteiah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala
BKN sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
7. Dalam
rangka efisiensi, efektilitas, akuntabiiitas, dan tertib administrasi,
pengajuan pertimbangan teknis Kepala BKN untuk pengangkatan kepala sekolah dan
pengawas sekolah oleh pejabat pembina kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota
dilakukan menggunakan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
dari Kemendikbudristek yang telah terintegrasi dengan SIASN, dan dapat diakses
melalui laman https: / / pengangkatan-ksps.kemdikbud. go.id/ .
8. Dalam
rangka percepatan pengangkatan kepala sekolah, sebagai pelaksanaan ketentuan:
a. Pasal
71 ayal (2\ dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan
b. Pasal
15 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2O23 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota,
Menteri Dalam Negeri
menyatakan memberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur/ Plt/ Pj. / Pj s.
Gubernur, Bupati I Plt I \. I Pjs Bupati atau Walikota/ Plt. / Pj. / Pjs
Walikota, sepanjang pengalgkatan kepala sekolah memenuhi persyaratan dan
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2O2l tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah, dengan tata cara verilikasi dan validasi menggunakan Sistem
Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dari Kemendikbudristek yang
diakses melalui laman https: / / pensanekatan-ksos.kemdikbud.so.id /.
9. Gubernur/Plt/Pj./Pjs.Gubernur,
Bupati/Plt/Pj./Pjs Bupati atau Walikota/Plt./Pj./Bs Walikota, melaporkan
pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan pada angka 8,
kepada Menteri Dalam Negeri, cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui
sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.
10. Pengangkatan
kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan
persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dapat berakibat pada status
keabsahan pengangkatan dan hak yang akan diterima oleh yang bersalgkutan,
termasuk pada tunjangan profesinya.
Untuk lebih jelas mengenai Surat Edaran Bersama Nomor 1
Tahun 2024, Nomor 100.4.4.2/2028/57 , Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Percepatan
Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, maka silahkan baca melalui
file yang telah admin kherysuryawan bagikan di bawah ini :
Demikianlah informasi mengenai Surat Edaran Bersama
Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, semoga
Bermanfaat.
Sekian dan Terimakasih.