Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Tahun 2021
Kherysuryawan.id – Berikut ini informasi KEPKA BKN Tentang pedoman pemutakhiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non aparatur sipil negara tahun 2021.
Sahabat Pendidikan, pada kesempatan kali ini saya akan
memberikan informasi penting kepada seluruh ASN yang ada di Indonesia bahwa
untuk melakukan pemutakhiran data ASN maka perlu untuk mengetahui pedoman
pelaksanaanya, sehingga pada kesempatan kali ini dan melalui postingan ini saya
akan memberikan informasi tentang hal itu.
Sesuai surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara
Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun
2021 disitu di jelaskan tentang pedoman
pemutakhiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non
aparatur sipil negara tahun 2021. Untuk lebih jelasnya maka silahkan simak
penjelasan di bawah ini :
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI NON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
A. KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemutakhiran
Data Mandiri adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan
kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini secara
mandiri.
2. Aparatur
Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.
B. TUJUAN
Keputusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan
pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pimpinan
Tinggi Non ASN (PPT Non ASN).
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Keputusan ini ini meliputi pengaturan
mengenai Prosedur, Usul Pemutakhiran Data Mandiri, Penunjukan User Admin Instansi,
Verifikasi dan Persetujuan Data, Sistem Bantuan/Helpdesk
System, Jadwal Pelaksanaan, Penanggung Jawab dan Tim
Pelaksana, Buku Petunjuk, dan Sanksi dalam Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT
Non ASN.
D. PROSEDUR
Akses sistem pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara
dilakukan sebagai berikut:
A. ASN dan
PPT Non ASN yang bersangkutan melakukan akses pemutakhiran data mandiri secara
daring terlebih dahulu ke dalam MySAPK yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi
yang bersangkutan dengan menggunakan username dan password untuk melanjutkan
proses pemutakhiran data mandiri; dan
B. Apabila
ASN dan PPT Non ASN mengalami permasalahan akses maka dapat memilih bantuan
pada sistem helpdesk yang ditetapkan BKN.
E. USUL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI
1. Untuk
mengajukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non ASN memilih menu
Update Data Mandiri pada MySAPK untuk verifikasi data masing-masing.
2. Update
Data Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data sebagai
berikut:
a. data personal;
b. riwayat jabatan;
c. riwayat pendidikan
dan diklat/kursus;
d. riwayat SKP;
e. riwayat
penghargaan (tanda jasa);
f. riwayat pangkat
dan golongan ruang;
g. riwayat keluarga;
h. riwayat peninjauan
masa kerja (PMK);
i. riwayat pindah
instansi;
j. riwayat CLTN;
k. riwayat CPNS/PNS;
dan
l. riwayat organisasi
3. ASN dan
PPT non ASN memeriksa keakuratan dan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada
angka 2.
4. Apabila
terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT non ASN dapat
melakukan usul pemutakhiran data mandiri sesuai dengan data sebenarnya;
5. Adapun
usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat
dilakukan dengan menambah, mengubah dan menghapus data dan dilengkapi dengan
unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhiran lalu
disimpan melalui MySAPK;
6. Setiap
usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan
diverifikasi dan validasi oleh verifikator Instansi dan/atau Badan Kepegawaian
Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
7. Setelah
melakukan usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5, ASN
dan PPT non ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat
pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.
F. PENUNJUKAN USER ADMIN INSTANSI
1. Pelaksanaan
pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN diawali dengan penunjukan user
admin instansi SIASN yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul
pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masingmasing.
2. User admin
instansi SIASN dapat menunjuk user verifikator, user approval dan user helpdesk
pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di Instansi masing-masing; dan
3. User admin
instansi SIASN harus sudah selesai melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada
angka 2 pada tahapan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT non ASN.
G. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN DATA
1) Kewenangan
verifikasi data dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
a. Pada Instansi
Pusat
1) Unit kerja
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor
Wilayah/Kantor/Unit Pelaksana Teknis atau sejenis dan/atau unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Pusat;
2) Badan
Kepegawaian Negara;
b. Pada Instansi
Daerah
1) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau
sejenisnya;
2) Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara;
3) Badan
Kepegawaian Negara;
c. Kewenangan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.
2) Verifikasi
dan Persetujuan Data diatur sebagai berikut:
a.
User verifikator melakukan verifikasi usul
pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN sesuai kewenangan yang dimiliki
melalui SIASN;
b.
Verifikasi usul pemutakhiran data dilakukan
setelah data ASN dan PPT non ASN masuk ke inbox user verifikator;
c.
Proses verifikasi data ASN dan PPT non ASN
yang dimutakhiran dilakukan dengan memperhatikan dan memeriksa dokumen
pendukung yang diunggah dibandingkan dengan data usul;
d.
Apabila terdapat permasalahan ketidaksesuaian
data dukung yang diunggah dengan data usul, maka verifikator dapat
berkoordinasi dengan unit terkait dan/atau Badan Kepegawaian Negara;
e.
Verifikasi data dan penyelesaian permasalahan
data dilakukan sesuai kewenangan masing-masing sebagai berikut:
1) Data
riwayat jabatan, SKP, diklat/kursus, penghargaan, keluarga, CPNS/PNS dan
organisasi dilakukan oleh verifikator Instansi masing-masing;
2) Data
riwayat pendidikan, pangkat dan golongan, PMK, CLTN dan pindah instansi di
Instansi Daerah setelah diverifikasi oleh verifikator Instansi maka akan
dilakukan validasi oleh verifikator Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah
kerja masing-masing; dan
3) Permasalahan
data riwayat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, PMK, CLTN dan pindah
instansi di Instasi Pusat setelah diverifikasi oleh verifikator Instansi maka
akan dilakukan validasi oleh verifikator BKN Pusat;
f.
Proses persetujuan pemutakhiran data mandiri
ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh user approval berdasarkan data hasil
verifikasi dan validasi user verifikator; dan
g.
Monitoring verifikasi usul pemutakhiran data
mandiri ASN dan PPT non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan
melalui aplikasi SIASN.
H. SISTEM BANTUAN/HELPDESK SYSTEM
1. Untuk
mendukung kegiatan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN tahun 2021 BKN
menyiapkan sistem bantuan/sistem Helpdesk;
2. User
Helpdesk bertugas untuk menyelesaikan permasalahan terkait proses pemutakhiran
data mandiri ASN dan PPT non ASN di instansi masing-masing; dan
3. Sistem
Helpdesk sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk membantu login dan
proses usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN apabila mengalami
kesulitan.
I. JADWAL PELAKSANAAN
1. Jadwal
pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN tahun 2021
berlangsung pada bulan Juli 2021.
2. Persiapan
pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh user
admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021.
3. Pengisian
usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan sampai bulan
Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan
evaluasi.
4. Proses
verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari
2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.
J. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA
Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan
oleh tim pelaksana pusat dan daerah yang terdiri dari:
1. Penanggung
jawab pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN adalah Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala
Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim pelaksana pemutakhiran data
mandiri ASN dan PPT non ASN.
3. Koordinator
wilayah kerja pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN
regional adalah Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Koordinator
wilayah kerja dapat membentuk tim pelaksana pemutakhiran data mandiri ASN dan
PPT non ASN di wilayah kerja masing-masing.
5. Pimpinan
Instansi Pusat/lnstansi Daerah dapat membentuk tim pelaksana pemutakhiran data
mandiri ASN dan PPT non ASN di lingkungannya masing-masing.
K. BUKU PETUNJUK
Untuk kemudahan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN
dan PPT non ASN, Badan Kepegawaian Negara menyusun buku petunjuk pelaksanaan
pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN secara elektronik tahun 2021
melalui MySAPK dalam format softcopy yang dapat diunduh di website
www.bkn.go.id serta MySAPK.
Demikianlah penjelasan mengenai pedoman pemutakhiran data
mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non aparatur sipil
negara tahun 2021, semoga informasi ini bisa bermanfaat.
Sekian dan Terimakasih